Solusi khusus yang revolusioner ini memberikan kesempatan bagi patroli penjaga di lapangan untuk langsung merekam dan melaporkan aktivitas yang terjadi di KKP melalui smartphone, yang kemudian ditampilkan di dasbor digital di departemen terkait, seperti Otoritas Taman Laut, Kepolisian, Polisi Laut, dan Dinas Pariwisata . Dengan demikian, SeaTracker dapat memberikan kepada departemen ini gambaran umum yang jelas dan waktu nyata tentang aktivitas manusia di dalam KKP, dan menyediakan data lapangan yang dapat digunakan untuk membuat keputusan pengelolaan jangka pendek dan jangka panjang.

SeaTracker menyediakan waktu dan tanggal, lokasi geografis serta deskripsi dan foto aktivitas, yang semuanya dapat digunakan untuk mendukung keputusan manajemen segera dan analisis tren jangka panjang. Informasi yang dikumpulkan juga dapat memberikan bukti untuk mendukung pihak berwenang dalam penegakan hukum. Pengembangan Fase 2 akan memungkinkan peringatan waktu nyata dan otomatis untuk diteruskan ke badan penegak hukum yang relevan tentang aktivitas ilegal.

SeaTracker saat ini sedang digunakan di Taman Laut Raja Ampat bekerja sama dengan pemerintah daerah dan LSM pendukung, di mana teknologi ini diterapkan pada konservasi lapangan dan pengelolaan taman laut di atas jaringan KKP seluas 2 juta hektar.

Teknologi Konservasi & Kecerdasan Kolektif untuk Pengelolaan KKP yang lebih baik

Kawasan Konservasi Perairan Laut (KKP), adalah wilayah laut atau samudra yang didefinisikan dengan jelas di mana aktivitas manusia diatur dan dikelola lebih ketat daripada di perairan sekitarnya; dengan cara yang mirip dengan cara kawasan lindung dan taman beroperasi di darat.

KKP melindungi kesehatan lingkungan laut jangka panjang dengan melestarikan dan melindungi kehidupan laut dan habitat tempat mereka bergantung (misalnya; terumbu karang, padang lamun, hutan bakau), dan mempertahankan proses alami yang vital dan sistem pendukung kehidupan yang disediakan habitat ini. KKP juga memainkan peran kunci dalam melindungi dan melestarikan praktik tradisional dan budaya masyarakat lokal yang tinggal di dalamnya.

Di seluruh dunia, fungsi utama KKP adalah mencapai konservasi alam jangka panjang, jasa ekosistem terkait, serta hubungan dan nilai budaya. Sayangnya, di banyak KKP di seluruh dunia, otoritas pengelolaan dan departemen terkait (penegakan hukum, pariwisata) menghadapi tantangan pengelolaan yang serupa karena mereka kekurangan data dan informasi waktu nyata untuk mendukung keterlibatan, pengelolaan, dan penegakan pemangku kepentingan.

Data dan Informasi: Pengumpulan dan Manajemen

Mendapatkan data lapangan dalam jumlah besar yang diperlukan untuk pengelolaan KKP yang efektif sering kali menjadi tantangan dan batasan bagi pihak berwenang. Penjaga – penjaga biasanya dikerahkan untuk berpatroli di KKP dan mendeteksi / mencegah pelanggaran atau aktivitas ilegal, memantau keadaan ekologi dan dampak / tekanan manusia, sambil mengumpulkan data yang relevan dengan aktivitas ini secara sistematis. Tim berbasis lahan diharuskan untuk mengumpulkan, menganalisis dan mengarsipkan data yang masuk, kemudian menghasilkan laporan dan rekomendasi, dan membuat keputusan operasional.

Mengumpulkan, merekam, menyimpan, dan menganalisis data secara konsisten sulit dan memakan waktu, serta membutuhkan sumber daya manusia, logistik, dan keuangan yang intensif. Karena alasan ini, data sering kali kurang, atau analisis dan pelaporan tertunda dan sulit untuk diarsipkan, diakses, dan dianalisis, yang pada akhirnya menghalangi tanggapan manajemen terbaik.

Masalah ini diperparah di negara berkembang, di mana banyak KKP dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia berada.

Komunikasi yang Tertinggal: mengganggu alur kerja, tanggapan hukum dan operasional

Mengkomunikasikan sejumlah besar informasi secara waktu nyata merupakan tantangan pengelolaan di wilayah yang luas dan / atau terpencil secara geografis, terutama di lingkungan laut. Sesuatu yang sederhana seperti konektivitas yang andal (telepon atau sinyal internet), atau penggunaan sistem pelaporan kertas kuno atau panggilan radio dapat sangat mempengaruhi kemampuan pihak berwenang untuk mengelola KKP mereka secara efektif.

Berkenaan dengan penegakan hukum, setiap penundaan dalam laporan kegiatan ilegal meningkatkan waktu tanggapan, mengurangi potensi efektivitas badan penegak hukum. Informasi yang tidak akurat dalam laporan juga membuat penegakan hukum dan potensi hukuman menjadi lebih menantang. Dengan menggunakan SeaTracker, unit patroli penjaga dapat secara akurat melaporkan insiden ke badan penegak hukum secara waktu nyata; sambil memberikan detail dan bukti visual dari insiden tersebut. SeaTracker juga memungkinkan unit untuk merekam data yang berkaitan dengan frekuensi dan distribusi insiden untuk menentukan anomali atau pola aktivitas yang tidak biasa.

Di area di mana aktivitas manusia dapat membahayakan lingkungan laut yang sensitif dan membutuhkan pemantauan yang cermat, penting untuk tidak hanya mendokumentasikan aktivitas manusia dari ruang dan waktu, tetapi juga dapat mengkomunikasikan temuan dengan jelas untuk membuat keputusan operasional yang relevan dengan situasi saat ini. daripada kondisi masa lalu yang sudah ketinggalan zaman.

Otoritas pengelolaan KKP juga dapat menggunakan informasi yang dikumpulkan melalui SeaTracker untuk berkomunikasi secara efektif dengan pemangku kepentingan; memberikan informasi tentang keadaan ekologi, peraturan, dan kinerja KKP secara keseluruhan.

SeaTracker secara efektif mengatasi tantangan ini dengan menyediakan platform yang mengumpulkan data akurat secara sederhana, menampilkannya secara spasial dan waktu nyata, dengan fungsi pengarsipan dan tampilan yang membuat proses analisis (historis dan waktu nyata) otomatis dan mudah diakses oleh manajer dan pemangku kepentingan.

¹ Carter, Soemodinoto and White (2011), Guide for Improving Marine Protected Area Management Effectiveness in Indonesia
² Pieraccini, Coppa, De Lucia (2016), Beyond marine paper parks? Regulation theory to assess and address environmental non‐compliance
³ Giakoumi, et. al. (2018), Revisiting “Success” and “Failure” of Marine Protected Areas: A Conservation Scientist Perspective